PGRI Ingatkan Pemerintah Soal Kekurangan Guru

Ketua PGRI, Sulistyo prihatin dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama mengenai kekurangan guru sekolah dasar (SD). Menurut Sulistyo saat Rapat Kerja Nasional PGRI di Mataram, NTB beberapa waktu lalu. Tapi sayang pemerintah tidak pernah mengakui ada kekurangan guru SD tersebut. "Dalam Rakernas di Mataram kembali kita bahas kekurangan guru SD. Tapi kementerian tidak mengakui. Saya prihatin sekali," kata Sulistyo di Jakarta, Rabu (20/2).

Menurutnya, berdasarkan data PGRI, kekurangan guru SD secara nasional mencapai 500 ribu orang. Atau dari 6 kelas di SD, hanya diisi oleh 4 orang guru. "Jadi kekurangannya seperempat dari kebutuhan guru. Kurangnya rata-rata dua orang guru setiap sekolah SD di seluruh Kabupaten/kota,". Bertolak belakang dengan PGRI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim tidak ada kekurangan guru SD secara nasional. Yang ada hanya tidak meratanya pendistribusian guru. Menanggapi hal ini, Ketua PGRI menyatakan bahwa persoalannya bukan pada pemerataan distibusi guru, melainkan pada kekeliruan pemerintah menerapkan rasio penghitungan. "Jadi bukan soal pemerataan, tapi rasio perhitungan jumlah kelas dibanding jumlah guru yang digunakan pemerintah itu keliru," tegas Sulistyo.

PGRI, katanya, tidak menganut rasio Bank Dunia yang dianut oleh Kemdikbud, yakni jumlah murid dibanding jumlah guru. Karena untuk SD, PGRI menghitungnya menggunakan rasio jumlah kelas dibanding jumlah guru. Pemerintah seharusnya memprioritaskan perekrutan guru SD karena guru-guru yang diangkat tahun 1974/1975 sedang memasuki masa-masa pensiun.